Jokowi Dikabarkan Reshuffle, Marsekal Hadi dan Tokoh PAN Jadi Menteri

Ameidyo Daud Nasution
9 November 2021, 10:30
hadi tjahjanto, tni, reshuffle, panglima tni, jokowi
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz.
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Moeldoko sendiri enggan berandai-andai jika Hadi langsung masuk kabinet. Hal ini lantaran seseorang yang telah pensiun tidak harus menerima jabatan baru.

"Tunggu saja waktunya. Kami belum bisa memberikan jawaban," katanya pada Jumat (5/11).

Jatah Menteri untuk Politisi PAN

Selain Hadi, reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini juga terkait dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah. Untuk itu, Jokowi akan memasukkan kader dan politisi PAN ke dalam kabinet.

Kabar yang diperoleh Katadata.co.id, calon kuat politisi PAN yang masuk kabinet adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. Pos yang disebut-sebut akan ditempati politisi PAN tersebut adalah Menteri Koperasi dan UKM atau Menteri Perhubungan.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berkali-kali menegaskan kesiapannya jika memang akan diberi jatah menteri. Namun, ia menegaskan reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Terkait siapa yang akan diusung dari PAN, Zulhas mengaku pernah menyodorkan nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir kepada Jokowi. Kendati demikian, ia tidak menceritakan lebih lanjut bagaimana respons Presiden. "Kita tunggu aja ya," ujarnya beberapa waktu lalu.

PAN masih berhati-hati menanggapi isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kabarnya akan mengakomodir partai pimpinan Zulkufli Hasan tersebut.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan ia belum menerima informasi apapun terkait kemungkinan PAN yang akan masuk dalam kabinet. "Saya belum dengar apa-apa tentang hal itu," ujar Eddy kepada Katadata pada Senin (8/11).

Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengatakan hal yang senada. Dirinya menyatakan belum mendengar terkait isu reshuffle. Muzani mengatakan hanya mendengar kabar angin dari awak media.

Menurut Muzani keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden Joko Widodo dalam hal ini dapat menetapkan siapa yang akan membantunya dan siapa yang akan mengganti pembantunya.

"Saya belum dengar proses reshuffle ini apa bener atau enggak. Kalaupun benar kapan dan siapa saja saya tidak dengar pasti," ujar Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen pada Senin (8/11).

Adapun Istana belum memberikan sinyal akan adanya pengumuman reshuffle dalam waktu dekat, “Belum (ada rencana pengumuman),” kata Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono dalam pesan singkat, Kamis (4/11).

Halaman:
Reporter: Rizky Alika, Nuhansa Mikrefin, Rezza Aji Pratama
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...