Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli dan Sejarahnya

Demokrasi di era Yunani kuno cenderung tidak stabil dan mengarh pada tirani. Kemudian lahirlah demokrasi modern yang terjadi di beberapa negara.

Demokrasi modern terjadi ketika Perang Saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan Rhode 1641 dan perumusan Konstitusi Amerika tahun 1788. Demokrasi juga terjadi pada Revolusi Prancis tahun 1789.

Demokrasi menjadi sistem suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Indonesia menganut sistem ini dan menerapkan tiga macam demokrasi yaitu demokrasi Pancasila, Terpimpin, dan Parlementer.

Jenis Demokrasi di Indonesia

• Demokrasi Liberal (Parlementer)

Demokrasi Parlementer dimulai pada 14 November 1945 sampai 5 Juli 1959. Demokrasi liberal berlaku ketika Undang Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dikeluarkan.

Demokrasi Liberal ternyata kurang sesuai ketika diterapkan di Indonesia. Selama tahun 1950-1959, sistem demokrasi ini melahirkan partai-partai politik seperti PNI dan Masyumi.

Selain itu, demokrasi liberal terjadi pergantian kabinet yang menimbulkan ketidakstabilan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Mengutip dari buku Sejarah Indonesia, disusun oleh Dias Anjar Malintan menjelaskan ciri-ciri demokrasi liberal yaitu:

1. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah
3. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR
4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden

Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kedudukan lembaga legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpon oleh perdana menteri.

Perdana menteri dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi liberal ini presiden menjabat sebagai kepala negara.

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer

• Kelebihan

1. Pembuat kebijakan dapat diambil cepat sesuai dengan pendapat badan eksekutif dan legislatif. Penyebabnya karena badan eksekutif dan legislatif berada di satu koalisi partai.
2. Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas,
3. Kabinet berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan karena pengawasan dari parlemen sangat besar.

• Kekurangan

1. Kedudukan badan eksekutif tergantung dari dukungan parlemen. Sehingga kabinet bisa dijatuhkan oleh parlemen.
2. Kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen, sehingga keberlangsungan lembaga eksekutif tidak bisa ditentukan masa jabatannya.
3. Kabinet bisa mengendalikan parlemen, sehingga kebanyakan anggota parlemen berasal dari partai mayoritas. Partai ini memberikan pengaruh besar di parlemen sehingga anggota kabinet bisa menguasai parlemen.
4. Dalam sistem pemerintahan presidensial, parlemen menjadi tempat kaderisasi lembaga eksekutif. Pengalaman menjadi anggota parlemen bermanfaat untuk jabatan eksekutif dan menjadi menteri.

• Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa periode ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, dan Vietnam.

Mengutip dari kemdikbud.go.id, Indonesia menjalani sistem demokrasi terpimpin setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan sosial.

Demokrasi terpimpin ini gagal diterapkan di Indonesia, karena beberapa faktor seperti:

1. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan peraturan lainnya.
2. Masalah ekonomi diatasi dengan cara politis.
3. Tidak ada ukuran objektif menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.
4. Banyak terjadi bentuk penyelewengan.
5. Presiden punya kekuasaan tertinggi (pimpinan besar revolusi).
6. Kedudukan MPR di bawah presiden.
7. Presiden membubarkan DPR diganti DPR GR.
8. Penetapan presiden seumur hidup.
9. Pembentukan DPA (dewan pertimbangan agung).
10. Presiden mengangkat ketua MPRS dan wakil perdana menteri.

• Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila berlangsung tahun 1945 sampai 1950. Pengertian demokrasi Pancasila merujuk pada falsafah hidup bangsa Indonesia.

Menurut Notonegoro, demokrasi PAncasila berasal dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keempat mempersatukan Indonesia dan saling berkaitan dengan sila-sila yang lain.

Menurut Dardji Darmodihardjo, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang sumbernya berasal dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang wujudnya ada dalam pembukaan UUD 1945.

Prinsip Demokrasi Pancasila di Indonesia

1. Kesimbangan antara hak dan kewajiban
2. Melaksanakan kebebasan bertanggung jawab secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan keadilan sosial
4. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat
5. Mengutamakan persatuan, nasional, dan kekeluargaan,
6. Persamaan untuk seluruh rakyat Indonesia