Menkumham Klaim Kebebasan Beragama di Indonesia Membaik
Yasonna menyebut kebebasan beragama merupakan hak asasi yang tergolong hak non-derogable. Hak merupakan hak yang tidak dapat ditangguhkan pemenuhannya oleh negara dalam situasi dan kondisi apapun termasuk keadaan bahaya seperti perang sipil atau invasi militer.
“Hak yang non-derogable ini dipandang sebagai hak paling utama dari hak asasi manusia. Hak-hak non derogable ini harus dilaksanakan dan harus dihormati oleh negara dalam keadaan apa pun dan situasi bagaimana pun,” ujar Yasonna dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (22/12).
Hal ini dikatakan Yasonna dalam menanggapi kekerasan terhadap kelompok minoritas agama tertentu. Sepanjang 2021 Kemenkumham mencatat 13 peristiwa pelanggaran HAM dari 21 pengaduan masyarakat.
Ini misalnya kasus fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muaro Jambi yang menganggap sesat ajaran Darut Tauhid. Kemudian ada juga Surat Keputusan Bersama (SKB) pembatasan ajaran Hare Krisna dan Iskcon karena dianggap sesat.
Beberapa contoh lain adalah polemik pembangunan gereja di Sukoharjo Jawa Tengah, pemaksaan penggunaan busana Muslim di sekolah di Padang Sumatera Barat, penghentian pembangunan tempat ibadah Ahmadiyah di Kabupaten Garut Jawa Barat, penolakan pembangunan masjid Muhammadiyah di Banyuwangi Jawa Timur, dan polemik pendirian gereja di Kabupaten Aceh Singkil.
