Kejaksaan Geledah Kantor Kemenperin Terkait Kasus Korupsi Impor Baja
Dalam kasus dugaan korupsi impor besi dan baja ini, Kemenperin berperan dalam memeriksa dan mengatur pemberian kuota. Peran tersebut mempengaruhi proses arus keluar-masuk barang dan perizinan. Meski sudah menduga ada indikasi korupsi pada proses impor ini, namun penyidik belum menemukan adanya transaksi mencurigakan menyangkut peran Kemenperin.
“Belum lihat. Artinya kalau kita dalam mengumpulkan bukti penting, karena itu pihak terkait dalam konteks ekspor impor. Terkait dengan kuota dan segala macam itu juga menyangkut perindustrian,” ujarnya.
Selain gedung Kemenperin, pihak swasta pun turut digeledah pada Rabu (30/3). Kantor PT Prasasti Metal Utama, perusahaan yang beralamat di Jalan Buni Nomor 3A, Mangga Besar, Jakarta Barat, turut dimasuki penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.
Sebelum menggeledah Kemenperin, pekan lalu pada Senin (21/3) penyidik telah mendatangi kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Penggeledahan dilakukan di lantai 9, tepatnya ruang Data Center pada Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), serta ruang Direktorat Impor Kemendag.
Pada penggeledahan di PDSI penyidik menyita satu unit diska lepas berisi 27 file rekapitulasi surat penjelasan enam importir dan rekapitulasi surat penjelasan bidang aneka tambang industri.
Sementara penggeledahan di Direktorat Impor Kemendag, penyidik menyita dokumen surat penjelasan dan persetujuan impor terkait impor besi baja, uang sekitar Rp 63 juta, serta personal computer (PC), laptop, dan ponsel.
Untuk pihak swasta, penyidik menggeledah PT Intisumber Bajasakti, PT Bangun Era Sejahtera, dan PT Perwira Adhitama Sejati pada Senin (21/3) pekan lalu. Dari penggeledahan di kantor PT Intisumber Bajasakti, kejaksaan menyita dokumen BC 2.0 yang berkaitan dengan pemberitahuan impor barang besi baja (PIB).
Kemudian dari PT Bangun Era Sejahtera, ada tiga dokumen, yaitu BC 2.0 terkait PIB, dokumen faktur penjualan tahun 2017 hingga 2020, dan dokumen daftar rekening bank PT Bangun Era Sejahtera. Sementara dari kantor PT Perwira Adhitama Sejati, disita dua hardisk eksternal dan beberapa dokumen berupa BC 2.0 terkait PIB, dokumen laporan keuangan, dokumen angka pengenal impor-umum, dan dokumen izin usaha industri.
Sebagai informasi, perkara ini telah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus pada Rabu (16/3) lalu melalui Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-15/F.2/Fd.2/03/2022.
Meski begitu, belum ada pihak yang menjadi tersangka dalam kasus ini.
