Kejaksaan Gandeng BPK dan BPKP Hitung Kerugian Negara Kasus Ekspor CPO
Melihat potensi adanya kerugian negara dari kasus ini, Supardi mengatakan Kejaksaan Agung akan melihat konstruksi kasus ini ke depan untuk membebankan pengembalian kerugian negara kepada tersangka.
“Misalnya harus mengeluarkan dari APBN untuk BLT senilai sekian, nanti kita konstruksikan. Kita tarik menjadi upaya pengembalian kembali. Pemurnian kembali, nanti kita lihat konstruksinya,” jelas Supardi.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait PE CPO dan RBD Palm Olein pada Selasa (19/4). Selain Indrasari Wisnu Wardhana, tiga tersangka lainnya adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Stanley MA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Parulian Tumanggor; serta General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a b e dan f Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juchto Nomor 170 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
Selanjutnya ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO. Keempat tersangka kini juga sudah ditahan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejaksaan Agung.
Tak hanya Kemendag, tim penyidik pada Jampidsus Kejaksaan Agung juga akan memeriksa instansi lain, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), terkait pemberian rekomendasi kepada Kemendag dalam menerbitkan PE CPO.
“Yang satunya Kemenperin. Nanti kita cek. Tapi DMO-nya kemendag,” ucap Supardi.
Dalam penyelesaian perkara ini, Jaksa Agung, Burhanuddin juga telah menyampaikan komitmennya untuk tidak tebang pilih. Dia menyatakan bahwa semua pihak yang terkait akan diperiksa, termasuk setingkat menteri.
“Siapapun dan bahkan Menteri pun tetap akan diperiksa apabila sudah cukup bukti dan fakta,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Kompleks Kejaksaan Agung pada Selasa (19/4).
