Jokowi Sebut Opini WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir Pemerintah

Ia lalu meminta para menteri hingga kepala daerah paham akan situasi saat ini serta peka untuk mengambil kebijakan yang tepat. Mereka diperintahkan untuk mulai membangun industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah.

"Efek bergandanya tidak hanya di nilai, tapi penyerapan tenaga kerja," ujar Jokowi.

BPK telah memberikan opini WTP pada LKPP Pemerintah tahun 2021. Ketua BPK Isma Yatun mengatakan opini tersebut diberikan kepada 83 Kementerian dan Lembaga serta satu laporan Bendahara Umum Negara.

Meski demikian, ia juga menyoroti adanya empat K/L yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Namun secara keseluruhan tidak berdampak secara materiil kepada kewajaran LKPP 2021," katanya.