Pakar Hukum Harap Revisi KUHP Beri Batasan Terkait Penghinaan Presiden
Pembentukan pasal tersebut merupakan salah satu upaya kanalisasi yang dapat mengatur etika dan akhlak ketika menyampaikan kritik terhadap pemerintah dan presiden.
"Bangun akhlak ini melalui pendekatan hukum. Itu juga akan mengarahkan kepada keberadaban kehidupan berbangsa yang lebih baik. Demokrasi tanpa akhlak dan etika itu adalah air bah yang besar," ungkap mantan Hakim Konstitusi ini.
Sementara itu, jika merunut pada proses di DPR, setelah mendapatkan persetujuan Komisi III DPR RI mengenai 14 isu krusial tersebut dan akan mengirimkan surat kepada Presiden, langkah selanjutnya adalah persetujuan untuk membahas Pembicaraan Tingkat II, dan setelahnya pengesahan pada Rapat Paripurna.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (30/6) belum akan mengambil keputusan Tingkat II mengenai RKUHP.
"Sampai dengan saat ini dan jadwal paripurna besok, kami belum ada pengesahan RUU KUHP," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/6), seperti dikutip Antara.
Dia mengatakan DPR RI masih melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan hingga penutupan Masa Sidang Kelima pada 7 Juli 2022 mendatang.
Target penyelesaian RKUHP pada masa sidang ini sebelumnya diungkapkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto. Dia menginginkan RKUHP segera disahkan pada masa sidang kelima ini.
