Beda dengan Muhammadiyah, Ketum PBNU Pilih Pemilu Proporsional Terbuka
Abdul mengatakan, dengan adanya perubahan sistem dari proporsional terbuka tersebut diharapkan bisa mengurangi kanibalisme politik. Ia menilai dengan sistem proporsional terbuka seperti yang selama ini dipakai sesama calon legislatif saling menjegal satu sama lain dan berpotensi menimbulkan polarisasi politik.
Selain itu, Abdul mengatakan, harapan Muhammadiyah dengan diterapkannya sistem pemilu proporsional terbuka terbatas dapat mengurangi money politik serta populisme politik. Sistem lama menurut dia membuat keterpilihan didasarkan pada popularitas.
"Persoalan lain yang menjadi bagian dari alasan Muhammadiyah adalah bagaimana parpol itu bersungguh-sungguh menyiapkan kader-kadernya di lembaga-lembaga legislatif," kata Abdul.
Abdul menyebut peran lembaga legislatif secara konstitusional sangat besar. Dengan begitu kualitas para anggotanya akan menentukan tidak hanya produk legislasi, namun juga berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
Kendati demikian, Abdul mengatakan Muhammadiyah tidak punya kewenangan untuk menentukan sistem pemilu seperti apa yang akan dijalankan ke depannya. Sikap Muhammadiyah menurut dia merupakan bentuk partisipasi publik. Selain itu Muhammadiyah berkomitmen menjadikan pemilu sebagai momen untuk membangun integrasi bangsa, memperkuat persatuan, dan menghindari pemilu jatuh sebagai perpecahan.
Adapun, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan audiensi yang dilakukan pihaknya hari ini dan kemarin masuk ke dalam rangkaian membangun dukungan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang.
"Kami melakukan roadshow silaturahim kepada pimpinan-pimpinan lembaga negara dan pemerintahan dalam rangka membangun kerja sama dukungan penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024," kata Hasyim di Kantor PBNU, Rabu (4/1).
