BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Vaksin Covid Saat Status Pandemi Dicabut
Liza mengatakan pembahasan mengenai pandemi Covid-19 akan menjadi perhatian seluruh negara. Dengan demikian, Liza menilai data serosurvei per Januari 2023 akan menjadi pembicaraan dalam forum tersebut.
"Bayangan kami, karena pertemuan tersebut mengenai kesehatan masyarakat, tentu ada sesuatu yang akan terbahas mengenai Covid-19," kata Liza.
Berdasarkan survei Katadata Insight Center per September 2021, mayoritas atau 70% masyarakat tidak setuju jika vaksin virus corona Covid-19 harus berbayar. Hanya 20,2% masyarakat Indonesia yang setuju dengan wacana tersebut. Sisanya sebanyak 9,8% responden menyatakan tidak tahu.
Usia mempengaruhi sikap seseorang terhadap wacana vaksin berbayar. Semakin muda usia responden, maka semakin tinggi pula ketidaksetujuan mereka terhadap vaksin berbayar.
Sebagai contoh, responden berusia 18-24 tahun yang menolak wacana vaksin berbayar mencapai 78,6%. Persentase tersebut jauh lebih tinggi dari responden berusia di atas 75 tahun yang menolak vaksin berbayar sebesar 57,9%.
Begitu pula dengan status ekonomi sosial (SES) seseorang. Semakin rendah SES, maka semakin besar penolakan mereka terhadap vaksin berbayar. Responden pada SES A yang menolak vaksin berbayar tercatat mencapai 61,2%. Responden pada SES B yang menolak vaksin berbayar meningkat jadi 72,5%.
Pada SES C, responden yang menolak vaksin berbayar sebesar 76,4%. Sedangkan, ada 75,6% responden dengan SES D-E yang menolak vaksin berbayar. Adapun, terdapat sejumlah alasan masyarakat tak setuju vaksin berbayar. Mayoritas atau 73,9% responden beralasan vaksin merupakan hak warga negara, khususnya dalam situasi darurat seperti saat ini.
Sebanyak 67,9% responden menilai wacana vaksin berbayar tak adil kepada mereka yang tidak mampu. Lalu, 53,5% responden menilai wacana vaksin berbayar berpotensi menjadi ladang korupsi. Survei ini diadakan dengan melibatkan 8.299 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan secara daring pada 6-22 Agustus 2021.
