Kartu Prakerja Jangkau 16,4 Juta Penerima Manfaat, Jadi Rujukan Dunia
Airlangga menyatakan Prakerja tidak sekadar membutuhkan kebijakan, pendanaan atau teknologi tetapi butuh perubahan radikal dalam institusi dan budaya. Pelaksanaan prakerja juga butuh perubahan dari perusahaan dan individu yang terlibat.
“Program ini tidak hanya efektif dalam memberikan hasil yang baik, tetapi juga dengan biaya yang efisien,” kata Airlangga.
Dalam forum yang sama, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari menjelaskan Kartu Prakerja memberikan beasiswa kepada angkatan kerja yang bisa secara bebas memilih pelatihan yang tersedia. Dia menyebut sebanyak 12 persen penerima berusia lebih dari 50 tahun, 19 persen adalah lulusan SMP.
Ekonom dan peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapore Maria Monica Wihardja mengatakan, ada sejumlah hal yang diperlukan dalam menerapkan transformasi digital. Selain kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, pelatihan bersertifikat serta pembelajaran seumur hidup melalui peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang juga bisa dilakukan. .
“Kartu Prakerja merupakan program pemerintah pertama di Indonesia dengan implementasi digital end-to-end dan pembayaran Government-to-Person (G2P) yang berpusat pada penerima manfaat,” kata Elan.
Sementara itu Ketua Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan memaparkan, dari penelitian yang dilakukan Bank Dunia dan TNP2K, 96 persen penerima manfaat Kartu Prakerja mengaku puas dengan pelatihan yang diterima dan juga kecepatan pencairan insentif.
