Revitalisasi BUMN Dinilai Dongkrak Ekonomi Indonesia, Ini Pemicunya
Menurut Radhika transformasi yang dilakukan kementerian BUMN pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo terlihat memberi dampak nyata dibanding pada periode pertama. Selain pendirian IBC, pembentukan holding ultra mikro merupakan contoh baik kementerian BUMN dalam membangun sinergi perbankan nasional untuk membantu lebih dari 15 juta nasabah mikro pada 2020 menjadi 29 juta pada 2024.
Kementerian BUMN juga telah melakukan perampingan BUMN menjadi 41 entitas pada akhir 2022. Jumlah ini turun drastis dari 113 entitas BUMN pada 2019. Rencananya perampingan akan terus dilakukan hingga menjadi 30 BUMN pada akhir 2024.
“Dalam pandangan kami, upaya ini kurang dihargai, tetapi sangat penting untuk menyeimbangkan kembali sumber daya dan meningkatkan keuntungan dari efisiensi,” ujar Radhika.
Sepanjang 2005-2020, pemerintah telah menyuntikkan lebih dari Rp 250 triliun ke sejumlah entitas BUMN. Namun suntikan dana tidak membuat BUMN berkembang sesuai harapan. Padahal dana yang sama menurut Radhika bisa dibelanjakan untuk kepentingan pembangunan di daerah.
Di sisi lain, DBS Research Group menilai beberapa program bantuan yang telah diluncurkan sejumlah entitas BUMN telah turut menjadi bantalan pertumbuhan ekonomi. Beberapa program yang dianggap berdampak positif menurut DBS di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta rumah tangga, Bantuan Pangan Non Tunai untuk 18,8 juta penerima, program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa dari SD hingga SMA dan asuransi kesehatan yang menjangkau 96,8 juta penduduk.
Beberapa inisiatif berupa insentif dan subsidi yang diberikan selama masa pandemi juga dinilai telah menahan merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu program yang masih bertahan adalah pemberian kredit usaha rakyat yang anggarannya naik dari Rp 100 triliun pada 2017 menjadi Rp 190 triliun pada 2022.
