5 Poin Perubahan Perppu Cipta Kerja yang Disahkan DPR jadi UU Hari Ini
Upah Minimum
Nurdin menuturkan, beberapa pasal yang mengatur upah minimum di antaranya pasal 86 c, 88 d, pasal 88 f dan pasal 92.
Jaminan Produk Halal
Nurdin mengatakan pada pasal 1 angka 10 tentang ketentuan umum perluasan pemberi fatwa halal yaitu MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal. Adapun pasal-pasal yang meliputinya yaitu 4 a, 5 ayat (7), 10, 10 a, 32, 23, 33 a, 33 b, 42, 50, 52 a, 52 d, 63 a, 63 c.
Pengelolaan Sumber Daya Air
Dalam poin yang dibacakan Nurdin, dikatakan pada Pasal 40 a, pelaksanaan sumber air berupa pengalihan alur sungai berdasarkan persetujuan oleh pemerintah mendukung penyelesaian proyek strategis nasional untuk kepentingan waduk, DAM, lumung, dan lain-lain.
"Serta pengenaan sanksi administrasi dan pidana pasal 70, pasal 73 dan pasal 75 a," ujar Nurdin. .
Ia menjelaskan selain adanya perubahan pada 5 substansi, DPR juga melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan Undang-undang terkait. Di antaranya dengan peraturan perpajakan; Undang-undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; Undang-undang tentang Koperasi; dan Undang-undang tentang PPH dan PPNBM.
Tak hanya itu, Nurdin menyebutkan DPR juga telah menyampaikan perbaikan teknis penulisan seperti huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat dan juga salah ketik. Ada juga persoalan judul, nomor urut atau bab, bagian, paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai dan bersifat tidak substansional.
Di sisi lain Nurdin mengatakan, dalam pengambilan keputusan tingkat pertama sebanyak 7 fraksi yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP dan PAN menyetujui hasil kerja untuk mengesahkan Perppu Cipta Kerja. Sedangkan dua fraksi lain yaitu PKB dan Demokrat meminta pembahasan Perppu dilanjutkan di Paripurna.
