Tolak UU Ciptaker, Buruh Ancam Demonstrasi Tiap Minggu dan Mogok Kerja
"Kami juga akan mengajak buruh-buruh di pelabuhan dan supir, baik sopir truk trailer maupun angkutan kota untuk melakukan perlawanan pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja," kata Said.
Terakhir, Said berencana untuk meminta dukungan dari para kepala daerah untuk menolak UU Cipta Kerja dan menyurati DPR. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kepentingan lantaran otonomi daerah akan dikerdilkan dalam UU Cipta Kerja.
Sebenarnya, buruh hanya menolak klausul pada kluster ketenagakerjaan dan klausul tentang petani di kluster pertanahan. Namun karena aturan ini memiliki metode sapu jagat, maka para pekerja memilih untuk menolak seluruh aturan Ciptaker.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi pihak-pihak yang menolak pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Mahfud menilai adanya penolakan dalam pembentukan aturan merupakan hal yang lumrah.
"Itu biasa, yang menolak silahkan menolak. Enggak apa-apa menolak, itu bagus," kata Mahfud di Kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Selasa (21/3).
