Ancaman Deforestasi di Balik DBH Sawit, Pemerintah Perlu Lakukan Ini
Kebijakan pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dibayangi risiko deforestasi karena tak menutup peluang daerah non penghasilan ikut membabat hutan demi memperoleh tambahan pendapatan.
Pengamat memperingatkan agar moratorium sawit berjalan optimal, sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta ada dana khusus untuk daerah non penghasil yang masih melestarikan hutan.
Kebijakan DHE sawit mulai meluncur tahun ini. Sri Mulyani menyiapkan anggaran Rp 3,4 triliun yang akan ditransfer ke 350 daerah penghasilan sawit dan daerah yang berbatasan dengan daerah penghasil. Besaran yang diberikan beragam sesuai formula perhitungan dan kinerja, namun setiap daerah minimal memperoleh Rp 1 miliar.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie memperingatkan kebijakan ini berisiko memicu deforestasi. Pasalnya, ia khawatir daerah yang selama ini masih memiliki hutan tergoda untuk ikut mengizinkan pembukaan lahan sawit baru demi mengejar transfer DBH sawit.
"Karena ada karakeristik daerah tertentu yang punya hutan lindung, punya lahan produktif, punya cagar budaya dan sebagainya, karena tidak dapat insentif kemudian berlomba-lomba mengalihkan semuanya ke sawit," kata Dolfie dalam rapat dengan Kementerian Keuangan, Selasa (12/4).
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menyebut kebijakan DBH itu seharusnya tidak serta merta mendorong penambahan lahan sawit baru. Alasannya, pemerintah sudah memiliki kebijakan moratorium sawit yang menahan penerbitan izin baru lahan sawit. Meski demikian, moratorium itu berakhir pada September 2021 dan belum ada kepastian hingga saat ini.
