Fraksi PPP Paparkan Lima Risiko APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat
Poin ketiga, penjaminan utang dengan skema APBN bukan solusi ideal saat ini, di mana APBN sedang mengejar target defisit wajib kembali ke bawah 3% sebelum 2024.
"Ruang fiskal jelas akan semakin tertekan jika utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dijaminkan APBN, meski bentuknya penjaminan tetap ada risiko APBN yang terlibat dalam pembayaran bunga dan cicilan pokok apabila konsorsium kereta cepat mengalami kesulitan pembayaran utang," katanya.
Keempat, proyek kereta cepat mulanya merupakan permasalahan bisnis. Dengan demikian, jika terdapat permasalahan pembengkakan biaya dalam prosesnya, maka diselesaikan dengan mekanisme bisnis. "Bukan melibatkan APBN yang notabene hasil pungutan pajak masyarakat," katanya.
Kelima, terdapat ketimpangan antara target calon penumpang dengan skema penjaminan APBN. Pasalnya, kata Awiek, calon penumpang kereta cepat adalah masyarakat berpendapatan menengah ke atas yang bukan termasuk kedalam sasaran subsidi APBN.
"Sebagai informasi, rencana harga tiket Kereta Cepat berkisar Rp 125 ribu untuk rute terdekat dan Rp 250 ribu untuk rute terjauh," katanya.
Berdasarkan itu, ia mengatakan skema penjaminan APBN tidak tepat bila merujuk pada hal tersebut.
"Dengan berbagai risiko yang muncul dari skema penjaminan APBN, sebaiknya Pemerintah menawarkan penjaminan melalui aset Kereta Cepat atau pemisahan risiko di PT PII. Masih banyak opsi yang rendah risiko dan tidak menimbulkan tekanan keuangan Negara khususnya ketika risiko gagal bayar tinggi," katanya.
