Kemenaker Terima 2.129 Aduan soal THR, Jakarta Mendominasi
"Dari 694 aduan di DKI Jakarta, sebanyak 331 aduan soal THR tak dibayarkan, 232 THR tak sesuai ketentuan, dan 131 aduan THR terlambat bayar, " kata ia.
Provinsi terbanyak berikutnya Kalimantan Timur 30 aduan, Sulawesi Selatan 23 aduan, Lampung dan Kalimantan Selatan 21 aduan, dan Kalimantan Barat 19 aduan. Sementara Jambi, Bali dan Kalimantan Tengah 15 aduan. Lalu Sulawesi Tenggara 11 aduan, Bengkulu 9 aduan, Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Tengah 8 aduan. Selanjutnya Kalimantan Utara 6 aduan, Aceh 5 aduan, Maluku Utara dan Papua 4 aduan, serta Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur masing-masing tiga aduan.
Provinsi paling sedikit atau terendah menerima aduan adalah Gorontalo dua aduan dan Maluku hanya satu aduan. Dua provinsi yang tak menerima aduan THR, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat.
Anwar turut menyampaikan bahwa Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Keagamaan 2023 tetap buka hingga 28 April 2023 untuk melayani aduan THR selama Libur Nasional dan cuti bersama Idulfitri 1444 H. Sedangkan layanan konsultasi telah ditutup pada tanggal 18 April 2023. Layanan aduan THR ini dapat diakses secara daring melalui laman web https://poskothr.kemnaker.go.id.
“Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan seputar pembayaran THR tahun 2023," katanya.
