Partai Buruh Resmi Gugat UU Cipta Kerja ke MK, Ini Lima Alasannya
"Kalau UU Nomor 11 Tahun 2020 kemudian dibentuk dalam bentuk Perppu, lantas disetujui dan jadi UU, berarti ada pembangkangan konstitusi," ujar Said.
2. Bukan Situasi Genting
Partai Buruh menganggap pembuatan Perppu Cipta Kerja tidak dibuat dalam kondisi genting dan memaksa. Said mengatakan MK telah membentuk kriteria terkait syarat sebuah Perppu dapat terbit.
3. Tak Ada Partisipasi Masyarakat
Presiden Partai Buruh Said Iqbal pernah berdiskusi dan mencapai kesepahaman dengan beberapa orang pengusaha soal ini, namun hal tersebut tak tertuang dalam Peppu Cipta Kerja.
4. Melanggar UUD 1945
Said mengatakan penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU No. 6-2023 dilakukan di luar jadwal persidangan. Said menilai alasan ini menjadi yang paling serius lantaran melanggar langsung amanat Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.
5. Masalah Pada Omnibus Law
Terakhir, Perppu tidak bisa dibuat dengan metode omnibus law. Said mengatakan UU PPP mengatur syarat pembentukan undang-undang dengan metode omnibus law, yakni harus menerbitkan dokumen perencanaan dan memasukkan dokumen tersebut ke Program Legislasi Nasional.
Said menjelaskan Perppu merupakan peraturan darurat mengingat Perppu hanya bisa dibentuk dalam kondisi genting dan memaksa. Oleh karena itu, Said menilai Perppu tidak bisa dibentuk menggunakan metode omnibus law.
"Kami akan menghadirkan saksi-saksi ahli yang bisa memperkuat dalil yang kami ajukan," ujar Said.
