Pemprov DKI Diperkirakan Butuh Rp 86,5 T untuk Perbaiki Kualitas Udara
Menanggapi kajian tersebut, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari mengatakan KLHK akan berkoordinasi menyusun Rencana Pengendalian Pencemaran dan Mitigasi Udara (RPMMU) Jakarta dan Daerah Penyangga.
“Diperlukan upaya lebih progresif dalam penurunan emisi lintas batas,” dalam acara diskusi pada Kamis (25/5).
Selain itu, KLHK juga sedang mengembangkan aplikasi E-Uji Emisi sebagai langkah konkret dalam mengurangi emisi dari sumber bergerak. Aplikasi ini diharapkan dapat memfasilitasi uji emisi kendaraan bermotor secara nasional dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan ke depan. Uji coba pertama aplikasi E-Uji Emisi akan dilakukan pada acara Uji Emisi Akbar yang dijadwalkan pada tanggal 5 Juni 2023 di Area Parkir Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan.
Sementara itu, Erni Pelita Fitratunnisa, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, DLH DKI Jakarta mengatakan Pemprov DKI Jakarta merumuskan Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) sebagai panduan dan fokus upaya terpadu lintas sektor. SPPU ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi yang tepat sasaran.
Mengutip penelitian tahun 2020, konsentrasi PM2,5 di Jakarta dan Bandung merupakan yang tertinggi di Jawa. Meskipun terdapat tren penurunan, konsentrasi PM2,5 di DKI Jakarta masih melebihi Batas Maksimum Tahunan. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Jakarta juga masih dominan berada dalam kategori "sedang" dengan jumlah hari "tidak sehat" yang mencapai lebih dari 100 hari dalam setahun.
