KPU Gandeng PPATK Telusuri Dana Kampanye Ilegal di Pemilu
Lebih jauh Hasyim mengatakan, jika misalnya terdapat kecurigaan asal dana kampanye, KPU berpegangan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Partai Politik atau caleg dilarang menggunakan sumber dana yang ilegal. Bila kemudian ditemukan, maka dana ilegal yang masuk untuk dana kampanye akan disetor ke kas negara.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengendus adanya indikasi pendanaan politik pada Pemilu 2024 yang berasal dari jaringan narkotika. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Jayadi mengatakan, indikasi tersebut bukan hal baru melainkan sudah muncul pada Pemilu 2019.
"Sejauh ini apakah ada indikasi keterlibatan jaringan narkotika, kemudian dananya untuk kontestasi elektoral pada tahun 2024, itu sedang kami berikan pemahaman," kata Jayadi.
Menanggapi dugaan ini Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Mochammad Afifuddin mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terkait indikasi pendanaan politik yang berasal dari jaringan narkoba. Afifuddin memastikan KPU akan melakukan pengecekan terhadap laporan kecurangan dalam rangkaian pemilu.
“Pastinya kan kalau sudah ada laporan terkait indikasi kecurangan kan pasti kita juga akan melakukan pengecekan," ujarnya.
Selain itu, Afifuddin juga mengatakan bahwa KPU tengah menunggu disahkannya PKPU Dana Kampanye Pemilu yang saat ini memasuki tahapan uji publik. Setelah PKPU disahkan, Komisi baru akan melakukan pengecekan. Lebih lanjut, Afifuddin mendorong partai politik untuk mencatat seluruh sumber dana kampanyenya agar tergambar dengan baik.
