Karhutla Tahun Ini Memburuk, Ancam Capaian Target Iklim Indonesia
“Seluruh pihak perlu bahu-membahu menanggulangi api di provinsi dan kabupaten yang paling rawan. Penanggulangan tidak boleh hanya difokuskan pada pemadaman api, tetapi juga harus mencakup penanganan masyarakat yang terdampak asap dan bantuan pembukaan lahan tanpa membakar untuk masyarakat adat dan lokal” kata Resni Soviyana, Program Officer Pembangunan Hijau MADANI Berkelanjutan.
“Selain itu, pemerintah provinsi Aceh dan Papua pun perlu segera menetapkan status siaga darurat karhutla karena masuk sepuluh provinsi dengan Area Indikatif Terbakar paling besar namun belum menetapkan siaga darurat,” ujarnya lagi.
Area terindikasi terbakar di wilayah izin dan konsesi meningkat berkali-kali lipat dari Juni ke Agustus. Area indikatif terbakar paling tinggi dari Januari-21 Agustus 2023 terdapat di izin perkebunan sawit dengan 40 ribu ha, disusul PBPH-HT (hutan tanaman) dengan 22,7 ribu ha, dan konsesi migas dengan 20,3 ribu ha.
“Sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di area izin dan konsesi dengan Area Indikatif Terbakar terluas. Tidak kalah penting, di tahun politik ini potensi pemberian izin di area hutan alam dan ekosistem gambut akan mengindikasikan praktik yang tidak memperhatikan perspektif pembangunan berkelanjutan,” kata Sadam.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 2.724 peristiwa bencana alam di Indonesia selama periode 1 Januari-1 September 2023. Adapun karhutla menempati urutan ketiga dengan 487 kejadian.
Karhutla menghasilkan berbagai jenis emisi yang bisa memberi dampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), karhutla yang terjadi di seluruh Indonesia selama periode Januari-Juli 2023 menghasilkan emisi karbon sekitar 9,60 juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e).
