Rempang Eco City Tuai Protes, Minta Ditunda hingga Cabut Status PSN
PBNU Minta Pemerintah Tunda Proyek Rempang Eco City
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemerintah untuk menunda sementara PSN di Pulau Rempang itu. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Gus Fahrur meminta pemerintah mengevaluasi kembali pelaksanaan PSN di Pulau Rempang demi memberikan kemakmuran rakyat secara luas.
"Tidak memaksakan relokasi sebelum hal tersebut berjalan optimal," kata Gus Fahrur.
Tak hanya itu, Gus Fahrur juga meminta pemerintah memberi santunan dan biaya pengobatan untuk warga yang menjadi korban dari bentrokan di sekitar kawasan Pulau Rempang. Ia juga menuturkan, pemerintah juga harus mencegah tindakan represif oleh aparat ketika melakukan pengukuran lahan.
Jaringan Gusdurian Protes Kekerasan oleh Aparat
Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid, mengecam kekerasan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat gabungan ketika pengukuran lahan. Dia meminta aparat menghormati hak asasi warga negara terutama hak atas keadilan dan perlakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
“Meminta kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik aparat gabungan dari Pulau Rempang serta melakukan penyelidikan dan sanksi bagi aparat yang melakukan kekerasan dan tindakan ugal-ugalan terhadap warga sipil,” demikian pernyataan dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis (14/9).
Alissa Wahid menyoroti aparat yang menembakan gas air mata kepada penduduk Rempang. Ia menuturkan, bentrokan di Pulau Rempang sama sekali tak mencerminkan demokrasi. Seharusnya negara mampu memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.
“Gas air mata tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi kepada rakyat yang sedang mempertahankan kelangsungan hidup. Harus ada alasan kuat. Apa tidak belajar dari kasus Kanjuruhan?” kata Alissa.
