PDIP Minta PPATK Buka Transaksi Janggal Pemilu 2024 ke Masyarakat

Sebelumnya, temuan dugaan transaksi janggal di masa kampanye Pemilu 2024 itu diungkapkan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ivan mengatakan, PPATK telah mengirimkan surat pada KPU dan Bawaslu terkait temuan tersebut.

"Kami sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," kata Ivan di Jakarta Barat, Kamis (14/12).

Ivan mengungkapkan, transaksi janggal itu berjumlah triliunan rupiah serta melibatkan ribuan nama termasuk partai politik. "Kenaikan lebih dari 100 persen di transaksi keuangan tunai, di transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," kata Ivan.

Ivan mengatakan transaksi keuangan mencurigakan kerap meroket menjelang pemilihan umum. Pada Pemilu 2019, laporan transaksi keuangan mencurigakan tertinggi terjadi di DKI Jakarta, dengan jumlah transaksi mencapai lebih dari Rp540 triliun, diikuti oleh Jawa Timur sebesar Rp367 triliun.

Secara keseluruhan, total nilai transaksi mencurigakan di 34 provinsi tembus Rp1.147 triliun.