Bawaslu Terima Laporan Transaksi Janggal Pemilu, Jadi Informasi Awal
Berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu mengingatkan partai politik peserta Pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), baik dalam penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye.
Bawaslu juga mendorong partai politik peserta pemilu termasuk calon peserta pemilu melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui RKDK sesuai tingkatannya.
"Kami juga akan memastikan bahwa dana sumbangan itu harus jelas siapa yang nyumbang, jangan nanti ada hamba Allah, itu tidak boleh sekarang dalam PKPU," ujar Bagja.
Sebelumnya, PPATK melaporkan transaksi janggal terkait Pemilu 2024 melonjak signifikan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, transaksi janggal itu berjumlah triliunan rupiah serta melibatkan ribuan nama termasuk caleg dan partai politik.
"Nilai (dugaan pencucian uang terkait Pemilu]) sangat signifikan dan kecenderungannya memang terus meningkat. Kami pantau seluruh rekening terkait dengan kontestasi pemilu ini," kata Ivan kepada Katadata.co.id, Jumat (15/12).
Salah satunya mengalir dari bisnis tambang ilegal dan aktivitas kejahatan lingkungan lain. PPATK juga menemukan indikasi dana kampanye Pemilu 2024 bersumber dari tindak pidana lain.
