TPN Kritik Solusi Gibran Cabut Izin Tambang Ilegal karena Tak Relevan
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD tak setuju dengan jawaban Gibran yang menyebut bakal mencabut izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya mengatasi permasalahan tambang ilegal. Dewan Pakar TPN Satya Heragandi mengatakan, apa yang disampaikan Gibran tidak tepat lantaran tidak bisa diterapkan.
"Masalah tumpang tindih lahan, kan itu persoalannya bukan hanya mencabut IUP. Kalau tumpang tindih lahan kan ada yang ilegal kan, yang mau dicabut IUP yang mana, kan ilegal," kata Satya di media center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/1).
Menurut Satya tambang ilegal tak mungkin dicabut IUPnya lantaran memang tidak memiliki izin. Karena itu solusi mencabut izin seperti yang disampaikan Gibran tidak menyelesaikan persoalan lantaran sejak awal memang sudah tidak ada izin.
Satya menggarisbawahi penegakkan dan kepastian hukum di dalam permasalahan tersebut menjadi hal yang harus ditegakkan. Penegakan hukum ini menurut dia selaras dengan jawaban Mahfud menanggapi pernyataan Gibran saat debat.
"Di situlah peran Pak Mahfud. Sehingga Mas Ganjar secara spesifik dan selektif memang, dan partai koalisi memilih Pak Mahfud sebagai wakil presiden karena Pak Mahfud diyakini bisa membantu narasi atau tema besar percepatan yang diusung oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud," kata Satya.
Sebelumnya, dalam debat yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Minggu (21/1) malam, tersebut Gibran mengatakan bahwa solusi untuk mengatasi permasalahan tambang ilegal dengan mencabut IUP-nya.
