Kampus UII Kritik Jokowi, Mulai Bansos hingga Penyalahgunaan Kekuasaan
Kelima, mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat, memastikan pemilu berjalan dengan jujur adil dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
Keenam, meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
Ada empat latar belakang mengapa sivitas akademika UII mengambil sikap demikian. Pertama, mereka melihat semakin banyaknya praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk kepentingan politik praktis. Hal ini salah karena mengerahkan sumber daya negara.
Kemudian, mereka melihat sikap kenegarawanan Presiden Jokowi kian memudar. Indikator utamanya adalah pencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden berdasar putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan itu dianggap sarat dengan intervensi politik dan melanggar etika.
“Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Jokowi menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan memperbolehkan presiden berkampanye dan berpihak,” kata Fathul.
Mereka juga menyoroti distribusi bantuan sosial dan bantuan langsung tunai oleh Jokowi yang sarat kepentingan politik praktis. Bahkan, dipersonalisasi penguatan hubungan terhadap paslon tertentu. Mobilisasi aparatur negara untuk mendukung paslon tertentu, dinilai sebagai tindakan melanggar hukum dan konstitusi.
“Situasi di atas menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi,” ujar Fathul.
