Menkominfo: Bansos El Nino Tidak Terkait Kampanye Pemilu
- Bantuan beras 10 kilogram kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat atau KPM pada Desember. Ini bertujuan mengatasi kenaikan harga beras.
- Bantuan langsung tunai atau BLT Rp 200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023 yang diberikan kepada 18,8 juta KPM. Ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
“APBN perlu untuk memberikan perlindungan dengan penebalan bansos. Ini supaya memperkuat kegiatan ekonomi, terutama terutama masyarakat rendah yang berpendapatan rendah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Oktober tahun lalu (25/10/2023).
Sri Mulyani menegaskan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen di dalam UU APBN. UU ini telah disepakati oleh seluruh partai politik di DPR.
"Bansos adalah instrumen yang tercantum di dalam APBN. APBN itu UU yang dibahas oleh seluruh partai politik fraksi di Senayan dan setelah disepakati menjadi UU. Kemudian menjadi instrumen negara bersama," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Jakarta, pekan lalu (30/1).
Dia menegaskan, APBN berfungsi sebagai peredam terhadap gejolak ekonomi, termasuk menjaga tingkat inflasi serta daya beli masyarakat, terutama ketika pertumbuhan ekonomi global melemah.
Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus memantau realisasi dan perkembangan perubahan penggunaan dana bansos yang dilakukan institusi lain di dalam pemerintahan.
"Ini semua sudah ada menjadi program di dalam APBN, jadi silahkan dijelaskan kepada masyarakat karena ini dalam konteks kontestasi politik, ini dipresentasikan dalam pelaksanaan APBN," ujarnya.
