Kubu Anies, Prabowo, Ganjar Kompak Bidik Omnibus Law Aturan Kelautan
Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD Jaleswari Pramodhawardhani juga sepakat perlunya omnibus law aturan kelautan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan aturan teknis yang menjadi amanat UU Kelautan.
Ia mencontohkan, upaya mengintegrasikan aturan penanganan ilegal fishing pernah dilakukan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015.
"Namun Perpres belum cukup karena hanya mencakup pidana, masih banyak aspek laut yang perlu integrasi antar lembaga," katanya.
Ia mengatakan beberapa pemangku kebijakan di sektor ini antara lain, Baamla, TNI Angkatan Laut, Polair, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea Cukai, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ini tantangan tata kelembagaan di Indonesia," kata mantan Deputi V Kantor Staf Presiden itu.
Di kesempatan yang sama, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bobby Adhityo Rizaldi sepakat bahwa omnibus law bidang kelautan perlu dilakukan. Hal ini untuk memastikan ada satu badan tunggal yang mengintgrasikan semua kewenangan terkait kelautan.
Bobby juga menjanjikan revisi UU Kelautan disampaikan pada tahun pertama pemerintahan baru 2024-2029. "Kalau dalam lima tahun memang cocoknya omnibus law, kalau tidak, maka revisi UU Kelautan," kata Bobby.
