Bansos Jadi Alat Mobilisasi Politik di Setiap Pemilu
Lanjut di era Jokowi, bahkan sejak awal terpilih di tahun 2019 ia telah menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT) sebesar Rp 110.000 per bulan kepada 15,6 juta keluarga miskin.
Elisabeth menambahkan, politisasi bansos semakin terlihat jelas ketika distribusi tidak dilakukan oleh Kementerian Sosial tapi melibatkan pimpinan partai politik. Lalu, data yang dipakai juga bukan yang dimiliki Kemensos, tapi data dari Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
“Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat. Tri Rismaharini sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan tersebut tidak lagi dipakai. Berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos,” ujar Elisabeth.
Elisabeth menambahkan, ada empat bentuk politisasi bansos pada masa pemilu, yaitu penyaluran data penerima, penyelewengan dana, penggunaan simbol atau atribut partai dan upaya memengaruhi preferensi politik masyarakat penerima bansos.
Dan, ada empat aktor yang berpotensi menyalahgunakan program pansos pada masa kampanye Pemilu 2024. Mereka adalah peserta pemilu, aparatur sipil negara, BUMN dan BUMD serta masyarakat penerima bansos.
Wawan menambahkan, bansos harus terus menerus diingat sebagai kebijakan negara, bukan sebagai kebijakan personal. “Atas alasan apapun, situasi pemilu ini tentu tidak sekritis saat kita menghadapi pandemi Covid-19. Jadi suara kritis terhadap bansos harus terus disuarakan, bahkan melampaui masa Pemilu nanti,” katanya.
