Ahok Tetap Bisa Ikut Pilkada Meski Status Mantan Napi, Ini Aturannya
Dengan adanya putusan ini, maka Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang".
Saat pembacaan putusan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan, bahwa MK dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama bertolak dari gagasan perlindungan hak konstitusional, yaitu apakah akan mengutamakan pemenuhan hak konstitusional perseorangan warga negara atau pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif.
"Dalam hal ini, Mahkamah memilih yang disebutkan terakhir. Sebab, hakikat demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi perolehan suara terbanyak. Melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan,” kata Suhartoyo.
Oleh karena itu, MK berpendapat dipilihnya jangka waktu lima tahun untuk adaptasi, telah sesuai dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilu di Indonesia. Ini mengacu pada pemilihan anggota legislatif, presiden, maupun kepala daerah.
Mengacu pada putusan MK ini, maka Ahok berpeluang untuk tetap maju dalam Pilkada 2024, meski berstatus mantan narapidana. Pasalnya, dirinya telah menyelesaikan masa hukuman dan bebas pada 24 Januari 2019.
Berdasarkan putusan jeda waktu lima tahun sebelum mencalonkan diri dalam Pemilu yang telah ditetapkan MK, maka Ahok telah memenuhinya. Karena, jeda waktu tersebut selesai pada 24 Januari 2024 lalu.
