Komite HAM PBB Soroti Pemilu Indonesia Terkait Gibran Jadi Cawapres
Komite merekomendasikan agar Indonesia menjamin independensi mekanisme akuntabilitas yudisial dan non-yudisial, menginvestigasi semua pelanggaran, memberikan reparasi penuh kepada para korban, dan memastikan lembaga-lembaga penegak hukum menindaklanjuti temuan-temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Komite PBB juga memberikan catatan keprihatinan dugaan pengaruh yang tidak semestinya terhadap pemilihan umum 2024. Hal ini terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum kandidat untuk menguntungkan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming.
Komite juga merasa terganggu dengan intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh-tokoh oposisi. Komite ini mendesak Indonesia untuk memastikan pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sejati, menjamin independensi komisi pemilu, merevisi ketentuan-ketentuan hukum yang membatasi, memastikan tempat pemungutan suara yang dapat diakses, dan mencegah pengaruh yang tidak semestinya dari para pejabat tinggi.
Namibia
Komite prihatin atas masyarakat adat yang tidak diikutsertakan dalam kehidupan politik dan proses pengambilan keputusan. Mereka tidak diajak berkonsultasi secara memadai mengenai ekstraksi sumber daya alam di tanah mereka.
Komite meminta Namibia untuk mengakui masyarakat adat seperti San, Himba, Ovatue, Ovatjimba dan Ovazemba, yang memiliki hak-hak yang bersamaan. Komite juga menyuarakan keprihatinannya atas penggunaan kekuatan yang berlebihan yang dilaporkan oleh Kepolisian Namibia.
Serbia
Komite menyatakan keprihatinan atas ujaran kebencian di media oleh para politisi dan pejabat tinggi kepada para jurnalis serta kelompok LGBTI. Komite menyerukan kepada Republik Serbia untuk menegakkan aturan dalam memerangi kejahatan kebencian.
Komite juga menyoroti berbagai penyimpangan dalam pemilihan parlemen pada Desember 2023, termasuk penyalahgunaan fasilitas publik, intimidasi dan tekanan terhadap pemilih, kasus-kasus pembelian suara, dan pengisian kotak suara. Komite meminta negara pihak untuk melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh dan independen terhadap semua tuduhan penyimpangan dan memperkuat pengawasan kampanye pemilu.
Somalia
Komite menyuarakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden pembunuhan warga sipil oleh pasukan bersenjata Al-Shabaab, dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Komite mendesak Somalia untuk mencegah penggunaan kekuatan yang berlebihan dan pembunuhan warga sipil, serta menghukum para pelaku.
Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara
Komite menyoroti kekebalan bersyarat yang diatur Undang-Undang Masalah Irlandia Utara (Warisan dan Rekonsiliasi) 2023 bagi mereka yang melanggar hak asasi manusia yang serius. Komite menyerukan kepada Negara pihak untuk mencabut atau mengubah undang-undangnya, untuk memastikan semua pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh pejabat dan anggota angkatan bersenjata Inggris bisa diselidiki dan diadili dengan tepat, dan diberi sanksi yang sesuai.
