Dianggap Pembangkang, Twitter Kehilangan Perlindungan Konten di India
Sebelumnya, Menteri Teknologi India Ravi Shankar Prasad menilai Twitter sengaja membangkang dan tidak mengikuti aturan baru. "Twitter gagal mematuhi aturan pedoman perantara yang mulai berlaku 26 Mei,” katanya dikutip dari Al-Jazeera, Juni lalu.
Perseteruan antara Twitter dan pemerintah India terjadi karena perusahaan AS itu menandai cuitan politisi dari partai penguasa Partai Bharatiya Janata (BJP) sebagai konten yang dimanipulasi. Unggahan ini tentang bagian dari dokumen yang diklaim buatan partai oposisi untuk mendiskreditkan penanganan pandemi oleh pemerintah.
Cuitan tersebut kemudian dibantah oleh beberapa politisi partai oposisi. Mereka menduga bahwa dokumen itu dipalsukan dan disebar oleh partai penguasa.
Twitter menanggapi sanggahan itu dengan menandai cuitan partai penguasa sebagai konten yang dimanipulasi. Ravi menilai, Twitter telah bias. "Ditandai hanya jika itu sesuai dengan suka dan tidak suka," ujarnya.
Selain itu, Twitter dianggap tidak segera menghapus cuitan yang berisiko. Pada Juni lalu, muncul dugaan adanya penyerangan terhadap seorang pria Muslim lanjut usia bernama Sufi Abdul Samad.
Pria itu bercerita di Twitter, janggutnya dipotong dan dipaksa meneriakkan ‘Vande Matram’ dan ‘Jai Shri Ram’ oleh kelompok yang menyerang. Namun, kepolisian mengatakan bahwa ia berbohong dan tidak ada penyerangan seperti yang disebutkan.
