Terobosan Aksi Iklim Indonesia di COP26 Dinilai Kurang Ambisius
"Selain itu, jika Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar telah menerapkan konservasi dan efisiensi energi sejak dini maka tanpa kebutuhan pendanaan yang bergantung dengan negara maju, Indonesia akan mampu mengurangi emisi karbon lebih besar dari target yang ada di NDC,” kata Lisa.
IESR juga menyoroti bahwa rencana Indonesia untuk bertransisi energi menuju energi bersih masih terkendala pada regulasi yang tak kunjung terbit. Jokowi mengemukakan akan membangun PLTS terbesar di Asia Tenggara, namun hingga kini Permen ESDM No. 26 Tahun 2021 Tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap masih tertahan di Kementerian Keuangan.
Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) tentang energi baru terbarukan (EBT) yang dinantikan sejak awal 2021, belum juga rampung. “Regulasi dan target yang jelas dapat membuka peluang yang lebih besar untuk para investor menanamkan modalnya di energi terbarukan,” kata Lisa.
Tidak hanya itu, dalam pidatonya Jokowi juga menekankan pentingnya peranan pasar dan harga karbon dalam menuntaskan persoalan iklim. Oktober ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak karbon bertarif Rp 30 per kilogram CO2e akan diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi batas emisi (cap and tax) yang ditetapkan.
Adapun penetapan harga pajak karbon di angka Rp 30 per kg masih sangat jauh dari rekomendasi Bank Dunia dan IMF yang menetapkan harga pajak karbon negara berkembang seharusnya berada di kisaran US$ 35-100 per ton CO2e atau Rp 500-1.400 per kg.
"Bahkan laporan IPCC memaparkan bahwa tarif pajak karbon pada 2020 berada di kisaran US$ 40-80 per ton CO2e (Rp 572-1.145 per kg). Dengan kecilnya tarif pajak karbon maka tujuan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan melalui pajak karbon ini tidak akan tercapai,” ujar Lisa.
