Porsi Hibah Sedikit, Dana JETP Dikhawatirkan Jadi Beban Utang Baru
"Kami pastikan menjaga supaya jangan sampai nanti kita dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tentunya pembangkit listrik ini kan penting, karena sesuai dengan kebutuhan energi kita, industri kita," kata Rachmat menanggapi kekhawatiran dana JETP sebagai jebakan utang Indonesia, seperti dikutip dari Antara.
Rachmat menjelaskan dalam membangun pembangkit listrik dibutuhkan dana investasi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya agar pendanaan dari JETP dijadikan utang produktif. Artinya, pendanaan dari utang tersebut disalurkan untuk proyek-proyek yang dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
"Selama kebutuhannya untuk sesuatu yang produktif, menghasilkan nilai tambah, ya tidak apa-apa," ujar Rachmat yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Transisi Energi Nasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Ad Interim Erick Thohir. Menurutnya, bukan menjadi persoalan jika utang digunakan untuk hal-hal produktif.
"Kalau utang produktif itu biasa, pengusaha aja utangnya 70 persen equity-nya 30 persen. Jadi utang yang dikorupsi dan pemborosan itu yang kita sikat, tetapi kalau utang produktif itu biasa," ujar Erick.
Diketahui, kesepakatan JETP terjalin antara Indonesia dengan negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan beranggotakan Denmark, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Norwegia, Prancis, dan Uni Eropa.
Komitmen pendanaan yang disepakati dalam pernyataan bersama awalnya bernilai 20 miliar dolar AS, namun kini dengan berbagai penambahan telah mencapai 21,6 miliar dolar AS, dengan 11,6 miliar dolar AS bersumber dari dana publik negara-negara IPG. Sedangkan, 10 miliar dolar AS akan berasal dari bank-bank internasional yang bergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Working Group.
