Bappenas Ingatkan Ancaman Ekspor Besar-besaran Gas Bumi dan Batu Bara
Di sini lah masalah terjadi, karena pemerintah lupa untuk mendiversifikasi ekspor. “Kami kurang hati-hati dalam eksploitasi. Kami lupa ekspor yang besar tadi tidak akan berkelanjutan, lupa mendeversifikasi produk ekspornya. Data ini punya impilkasi yang besar,” ujar Bambang.
Menurut Bambang, karena Indonesia bukan negara yang cadangan migas dan batu bara yang besar, sudah seharusnya memikirkan kebutuhan dalam negeri. Pemerintah juga harus memikirkan cara untuk mengisi selisih kebutuhan yang tinggi dengan pasokan energi.
Salah satu solusinya adalah pengembangan energi baru terbarukan. Apalagi sumber sumber energi baru terbarukan susah untuk diekspor. “Artinya kami sudah mulai berpikir harus diisi oleh renewable. Kami sudah komitmen tidak adalagi tambang mentah,” ujar dia.
Untuk mendorong energi baru terbarukan, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan. Pertama, adalah komitmen. Kedua, adalah penyaluran pinjaman hibah melalui institusi. DI Bappenas ada Program Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai pembiayaan
Kemudian, memberdayakan pemerintah daerah untuk melakukan survei pendahuluan atas EBT yang berpotensi. Saat ini, selain Bali, pemerintah daerah Sulawesi Selatan ingin listriknya berasal dari EBT. Bambang juga mendorong agar 10 kawasan wisata “Bali Baru” ini bisa menggunakan EBT. Wilayah itu yakni Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Wakatobi dan Morotai.
(Baca: Target Energi Baru Terbarukan Terancam Gagal Tercapai)
Bambang mengatakan semua sumber energi yang ada di Indonesia juga harus bermanfaat bagi perekonomian dan memiliki nilai tambah. Salah satunya adalah membangun industri petrokimia, dan baja. “Kalau tambang tersebut tidak banyak manfaat ini akan menimbulkan masalah politik dan sosial,” ujar dia.
