Pemerintah Dorong Akses Listrik Rendah Emisi Karbon & Harga Terjangkau
Berbagai upaya untuk mengimplementasikan teknologi bersih sedang pemerintah upaya. Pengembangan ini termasuk pemanfaatan hidrogen dan penyimpanan penangkapan karbon (CCS).
Perpres Harga Listrik EBT Tak Kunjung Terbit
Pemerintah hingga kini belum menerbitkan rancangan peraturan presiden (Perpres) yang mengatur harga listrik energi baru terbarukan. Aturan ini awalnya ditargetkan lahir pada pertengahan tahun lalu.
Kementerian ESDM telah menyerahkan draf rancangan tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan rancangan Perpres EBT saat ini masih dalam proses pemberian paraf dari beberapa menteri terkait di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara.
Dadan sendiri tak dapat memberikan kepastian Perpres tersebut terbit. "Ya ini masih berproses, saya tidak bisa menargetkan secara pasti," ujar Dadan kepada Katadata.co.id pekan lalu.
Dia berharap Perpres tersebut segera terbit karena ditunggu oleh calon pengembang EBT dan juga PLN yang nantinya sebagai offtaker. Lewat Perpres, kedua pihak mendapat kepastian terkait harga jual beli listrik.
Sebelumnya, Dadan menyebut dalam Rancangan Perpres itu, pemerintah bakal menentukan skema harga listrik EBT berdasarkan tiga kelompok utama. Pertama, feed- in tarif atau harga yang telah ditetapkan untuk pembelian tarif tenaga listrik dengan kapasitas 5 megawatt (MW).
Kedua, opsi harga patokan tertinggi untuk kapasitas listrik besar di atas 5%. Ketiga, harga kesepakatan tenaga listrik berasal dari pembangkit yang menjadi peaker atau pembangkit bersumber bahan bakar nabati (BBN) dan yang belum didefinisikan potensi dan harganya. “Misal, ada pembangkit di laut, belum tahu harganya berapa. Itu business-to-business saja,” kata Dadan.
