Fasilitas Daur Ulang dalam Bisnis Besar Baterai RI
Namun, ia melihat masih ada sejumlah persoalan dari rencana percepatan kendaraan listrik. Pertama, sumber energinya mayoritas masih dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara.
Kedua, potensi kerusakan lingkungan di pertambangan untuk bahan baku baterai semakin besar karena kebutuhannya yang tinggi. “Kemudian, tidak ada rencana daur ulang. Padahal, limbah baterai sangat berbahaya untuk lingkungan dan manusia," ujarnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan limbah baterai jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menjadi masalah di masa depan.
Siklus hidup baterai EV sebenarnya cukup panjang. Rata-rata manufaktur memberikan garansi sampai delapan tahun atau minimum 160 ribu kilometer. Bahkan negara bagian California di Amerika Serikat memberi mandat umur baterai kendaraan listrik harus mencapai sepuluh tahun atau 250 ribu kilometer.
Setelah itu, baterai masih dapat dipakai untuk produk sistem penyimpanan energi atau energy storage system (ESS) alias diberi secondary life (kehidupan kedua). “Ini pun masih dipakai ribuan siklus sampai baterainya kehilangan kemampuan menyimpan dan akhirnya didaur ulang,” ucap Fabby.
Dengan kondisi pemakaian EV yang masih minim, bisnis daur ulang baterai EV belum terlalu menarik di Indonesia. Baterai yang perlu didaur ulang bahkan mungkin belum ada.
Yang perlu pemerintah lakukan sekarang adalah membuat regulasi yang mewajiban produsen kendaraan listrik bertanggung jawab terhadap limbah baterainya. Dengan begitu, negara ini siap melakukan percepatannya.
Bisnis Besar Baterai RI
Agus memperkirakan Indonesia dapat menghasilkan US$ 26 miliar atau Rp 366 triliun pada 2030 apabila berhasil menjadi pemain global baterai kendaraan listrik. Asumsi ini berdasarkan kapasitas produksi hingga 140 gigawatt hours (GWh).
Pemerintah tengah menyusun peta jalan pengembangan baterai listrik dan ESS hingga 2027. Tahun ini, capaian awalnya adalah membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) di seluruh Indonesia. PLN telah memiliki 32 titik SPKLU pada 22 lokasi dan pilot project SPBKLU di 33 lokasi.
Dalam konsorsium Indonesia Holding Battery, MIND ID bersama Antam berperan untuk menyediakan bijih nikel. Pertamina menjalankan bisnis manufaktur produk hilir meliputi pembuatan baterai cell, baterai pack, dan ESS.
Sedangkan PLN akan berperan untuk pembuatan baterai cell, penyediaan infrastruktur SPKLU, dan integrator energy management system (EMS). Porsi kepemilikan saham masing-masing BUMN, yakni sebesar 25%.
Setelah itu, fasilitas daur ulang rencananya akan dilaksanakan oleh Nasional Hijau Lestari. "Studi yang direncanakan baru masuk empat hingga lima tahun ke depan," kata dia.
Apabila industri baterai terbangun, Indonesia memiliki potensi terbesar untuk membangun ekosistem industri EV terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bisnis baterainya akan dari hulu hingga hilir. Lalu, bakal tersedia infrastruktur charging station sampai dengan sistem daur ulang baterainya.
Pemerintah optimistis dapat merealisasikan pembentukan holding baterai pada paruh pertama tahun ini. Apalagi, Indonesia memiliki bahan baku penting pembuatan baterai, yaitu nikel, aluminium, mangan, dan kobalt.
Namun pencarian mitra untuk bisnis baterai ini masih berlangsung. Terdapat tujuh perusahaan global yang tertarik masuk dalam proyek itu.
Sebanyak tiga perusahaan berasal dari Tiongkok, yaitu Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), BYD Auto Co Ltd, dan Farasis Energy Inc. Lalu, dua dari Korea Selatan, yaitu LG Chem Ltd dan Samsung SDI. Ada pula perusahaan asal Jepang, Panasonic, serta Amerika Serikat, Tesla, yang tertarik bergabung.
Dari ketujuh perusahaan tersebut, ada dua perusahaan yang serius, yakni CATL dan LG Chem. Sedangkan Tesla masih melakukan penjajakan.
