Jelang Konferensi Iklim PBB, Rencana Bebas Karbon RI Dipertanyakan
Bulan lalu Luhut mengatakan Indonesia akan terus berusaha untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi dan memenuhi netralitas karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat. Namun juga tergantung pada dukungan internasional.
"Dari seberapa seringnya Luhut menyebut net zero pada tahun 2060 atau lebih cepat, tampaknya masuk akal untuk mengharapkan target net zero baru akan diumumkan segera atau setidaknya sebelum COP26," kata Tamara.
Tidak Semua Kementerian Setuju Dengan Batas Waktu Dekarbonisasi
Pada April, dalam KTT Net Zero yang diselenggarakan oleh FPCI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mempresentasikan skenario pemerintah untuk mencapai nol bersih pada tahun 2045, 2050, 2060 dan 2070.
Dokumen tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai nol bersih pada tahun 2045 akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar selama 10 tahun ke depan. Dibandingkan jika Indonesia mencapai netralitas karbon lebih lambat dari tahun 2045.
Di bawah masing-masing skenario, batu bara akan mencapai puncaknya pada tahun 2025 sebelum turun dengan cepat hingga 2030 kemudian digantikan dengan energi angin, matahari dan panas bumi serta nuklir.
Pada saat itu, Suharso mengatakan mencapai titik bebas karbon pada 2045, akan menunjukkan komitmen kuat untuk pemulihan hijau dan pembangunan rendah karbon. Hal ini pun akan membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah untuk menjadi negara maju.
Tetapi ketidaksepakatan tentang kapan mencapai bebas karbon Indonesia terlihat jelas ketika PLN meluncurkan peta jalan untuk menghentikan pembangkit listrik batu bara sejalan dengan target bebas karbon pada 2060. Langkah ini mundur dari pengumuman sebelumnya yang menjadi netral karbon pada tahun 2050.
“Indonesia dapat mencapai target lebih cepat, tetapi ini adalah pertanyaan tentang kemauan politik dan ketersediaan dukungan internasional pada saat ini,” kata Tamara.
