Sri Mulyani Beberkan Sulitnya Mempensiunkan Dini PLTU Batu Bara di RI
Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2050 diproyeksikan konsumsi listrik RI bisa mencapai 2.000 TWh dari yang saat ini masih di bawah 300 Twh.
"Jadi saya butuh dua sumber uang, untuk mempensiunkan dan membangun yang renewable. Ini belum membicarakan soal reliability, intermiten atau teknologinya yang reliable," kata Sri Mulyani.
Untuk itu, menurut dia, Kementerian Keuangan kini tengah menghitung berapa dana yang dibutuhkan untuk mendukung transisi energi tersebut. Hal ini karena menurutnya pemerintah tidak bisa hanya berpidato mengkampanyekan perubahan iklim tanpa memulai tindakan.
Ia mengatakan pemenuhan biaya besar untuk mempensiunkan PLTU batu bara juga membutuhkan bantuan internasional. Sri Mulyani yang juga bertugas sebagai ketua dari koalosi menteri keuangan untuk perubahan iklim pun akan terus mengingatkan negara-negara kaya untuk menepati janjinya membantu negara berkembang mencapai target penurunan emisi.
"Sebagai ketua koalisi tugas saya menagih, yang mengotori dunia ini kebanyakan negara maju, kok sekarang mereka minta kita bersihin lebih banyak. Karena itu kasih uangnya dong," ujar dia.
Ia menagih janji negara maju untuk memberi bantuan US$ 100 miliar atau setara Rp 1.437 triliun (Kurs Rp 14.370 per US$) setiap tahun kepada negara berkembang untuk penanagan perubahan iklim. Analisis OECD terbaru yang dirilis pada akhir Oktober menunjukkan, target tersebut mungkin baru tercapai pada tahun 2023. Padahal, dana ini awalnya ditargetkan bisa tersalurkan penuh pada 2020.
