Koalisi Asosiasi Pengusaha Ajukan Aspirasi Net Zero Emission 2060
"Terutama dalam memberikan fleksibilitas pemasangan energi surya atap, perizinan untuk mengekspor 100% kelebihan pasokan energi dari panel surya atau individu," ujar Clorinda.
Kementerian ESDM diminta dapat mempetegas pelaksanaan Permen ESDM Nomor 1 tahun 2015 untuk mengembangkan dan menerapkan peraturan serta pedoman teknis yang lebih spesifik untuk menentukan tarif toll untuk skema power wheeling.
Selain itu, para pelaku usaha industri meminta Kementerian ESDM dan PLN agar menyediakan diversifikasi opsi pengadaan energi baru dan terbarukan (EBT) dengan memanfaatkan layanan sertifikat energi baru terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC).
Asosiasi pengusaha juga merekomendasikan PLN untuk mempercepat realisasi skema tarif hijau sebagai model pengadaan EBT korporasi yang baru.
"Skema ini diperlukan bagi perusahaan untuk mengakses listrik dari pembangkit EBT yang pada akhirnya akan mendorong lebih banyak pengembangan EBT di Indonesia," tutur Clorinda.
Pemerintah juga diminta lebih aktif dalam melibatkan asosiasi dan pelaku industri untuk meningkatkan tranparansi dalam perumusan kebijakan dan program mengenai strategi maupun peta jalan nol emisi bersih 2060.
"Kami menetapkan pernyataan aspirasi secara kolektif untuk bersama-sama mencapai tujuan iklim bersama dan mengatalisasi sektor energi Indonesia untuk mendukung ekonomi yang bersih dan berkelanjutan," kata Clorinda.
