Kunjungan Jokowi ke Tiongkok Kunci Untuk Akselerasi Transisi Energi

Nadya Zahira
19 Oktober 2023, 11:26
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Presiden China Xi Jinping saat upacara penyambutan kenegaraan di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa (17/10/2023). Dalam upacara tersebut Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping melakukan inspeksi pasukan
ANTARA FOTO/Desca Lidya Natalia/tom.
Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Presiden China Xi Jinping saat upacara penyambutan kenegaraan di Great Hall of the People, Beijing, China, Selasa (17/10/2023). Dalam upacara tersebut Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping melakukan inspeksi pasukan dan memperkenalkan delegasi dari negara masing-masing.

Sementara itu, Associate Director of Clean Energi, Asia Society Policy Institute, Muyi Yang, secara khusus mengatakan, sejauh ini Tiongkok telah mempromosikan dan berinvestasi di sejumlah proyek energi bersih di negara-negara ASEAN. Investasi ini termasuk untuk pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya, tenaga air, dan pengembangan kendaraan listrik.

“Cina bekerja sama dengan pemerintah Thailand dan Indonesia untuk meningkatkan kendaraan listrik dan kapasitas produksi baterai,” kata Muyi.

Laporan “Getting Asia to Net Zero" dari Asia Society Policy Institute menunjukkan bahwa dengan mempromosikan emisi nol, negara-negara ASEAN dapat mendorong investasi yang signifikan, pembangunan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Skenario NZE ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi setidaknya 4% lebih tinggi pada tahun 2030, jika dibandingkan dengan skenario dasar.

Negara ASEAN Perlu Lakukan Reformasi Ketenagalistrikan

Namun, dia menegaskan negara-negara ASEAN juga perlu mereformasi ketenagalistrikan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pengembangan industri energi ramah lingkungan, dan meningkatkan industrinya guna mewujudkan tujuan transformasi. 

“Hal ini krusial mengingat banyak negara yang menerima investasi BRI saat ini adalah negara-negara berkembang yang membutuhkan pasokan energi sekaligus menderita dampak iklim yang parah,” kata Muyi.

Untuk itu, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, mendorong agar pemerintah Indonesia bisa lebih tegas memastikan bahwa proyek yang sudah dan akan berjalan harus ke arah yang lebih rendah emisi karbon. Di masa depan, pemerintah juga harus lebih selektif memilih pendanaan yang mendukung solusi transisi energi berkeadilan. 

Kekhawatiran ini berdasarkan temuan bahwa Tiongkok masih mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, salah satunya pembangkit listrik tenaga uap 4x380 Megawatt di Pulau Obi. Hal ini membuat komitmen baik dari sisi Tiongkok maupun Indonesia dalam mewujudkan pembangunan hijau masih perlu dipertanyakan.

“Untuk itu, berbagai tindak lanjut diharapkan dapat diumumkan segera setelah berakhirnya Forum BRI. Terutama bagi Indonesia, kebijakan transisi energi yang saat ini menjadi komitmen nasional sehingga idealnya dapat dipercepat melalui kolaborasi internasional dan penerapan standar lingkungan yang lebih kuat,” ujar Bhima.

Halaman:
Reporter: Nadya Zahira
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...