Dana JETP Prioritaskan 156 Proyek Pembangkit Hidro Kapasitas 12,8 GW
“Jadi harus segera dilakukan tender paling lambat tahun depan, kalau PLN dan pemerintah mau sesuai jadwal,” kata dia.
3.Pembuatan Kajian Kelayakan Proyek di PLN
Kemudian, catatan ketiga yang perlu diperhatikan adalah pembuatan kajian kelayakan proyek di PLN. Menurut Zulfan, pembuatan kajian kelayakan di PLN harus dilakukan agar bisa sesuai dengan keinginan semua stakeholder termasuk PLN, sehingga menciptakan asas keadilan.
“Jadi jangan kepengennya semua berdasarkan inginnya PLN. Terutama di masalah tarif,” kata Zulfan.
Artinya, dia berharap kajian kelayakan proyek yang dilakukan PLN sebagai dasar melakukan tender bisa benar-benar mempresentasikan adanya keuntungan untuk kedua belah pihak. Sehingga perusahaan swasta merasa tender tersebut adil.
“Jadi tarif itu harus adil, harus bisa mempresentasikan bahwa tarif yang bisa menarik investor. Kalau tarifnya itu tidak menarik, walaupun sudah dibuka kesempatan seluas-luasnya, tetap investor tidak akan ada yang tertarik,” kata dia.
Sementara itu, pemerintah berencana untuk mengambangkan industri hijau di Kalimantan, dengan memanfaatkan tenaga hidro. Terdapat dua proyek tenaga hidro berskala besar yang sedang disiapkan.
Pertama, PLTA Kayan dengan kapasitas 9.000 MW, yang akan menyuplai listrik untuk industri manufaktur. Selanjutnya adalah PLTA Mentarang berkapasitas 1.375 MW yang akan memberikan suplai listrik untuk industri.
Pemerintah Indonesia juga berencana menambah kapasitas pembangkit listrik sekitar 40,6 ribu megawatt (MW) sepanjang periode 2021-2030. Hal itu tercatat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Tambahan 40,6 ribu MW itu diproyeksikan berasal dari penambahan kapasitas pembangkit listrik milik PLN, swasta/independent power producer (IPP), serta kerja sama PLN dengan pihak lain.
Adapun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) memiliki rencana penambahan kapasitas paling besar.
