Kementerian ESDM Pertimbangkan Penghapusan Skema Power Wheeling
Ringkasan
- Penyusunan SNDC harus mempertimbangkan ambisi, pendanaan, kredibilitas, dan transparansi, serta memastikan keselarasan dengan skenario 1,5 derajat celcius.
- Pemerintah perlu meningkatkan target mitigasi emisi di sektor energi dengan menetapkan target bauran energi terbarukan, serta mengevaluasi strategi penurunan emisi untuk menutup kesenjangan dengan target skenario 1,5 derajat celcius.
- Pemerintah perlu mempertimbangkan potensi emisi siklus hidup dari biomassa dan ketersediaan bahan baku dalam menetapkan strategi cofiring biomassa untuk menurunkan emisi di sektor ketenagalistrikan.
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menutup kemungkinan untuk menghilangkan pembahasan konsep pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik atau power wheeling dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET).
Sebagaimana diketahui, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menolak konsep power wheeling yang saat ini tengah dibahas dalam perumusan RUU EBET. Sekretaris Jenderal ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan Kementerian ESDM akan melaksanakan apa yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita pasti ikuti arahan Presiden. Sudah keluar statement kan dari Pak Hashim, arahan Presiden seperti itu,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/2).
Dadan mengatakan Kementerian ESDM akan segera melakukan penyesuaian jika Presiden Prabowo memerintahkan untuk menyesuaikan daftar inventaris masalah (DIM) RUU EBET.
“Kalau perintah Presiden pasti kita laksanakan. Nanti begitu ada jadwal dengan Presiden, ya kita sesuaikan,” ujarnya.
Saat ini DIM terbaru yang telah pemerintah petakan sudah berada di tangan Komisi XII DPR RI dan masih menunggu pembahasan lanjutan. Dadan mengatakan, dalam pembentukan sebuah Undang-Undang perubahan yang terjadi di tengah jalan merupakan hal yang biasa terjadi.
“Kalau perubahan kan biasa itu, kalau di dalam raker itu kan seperti itu. Tapi, sekarang sudah ada arahan Presiden melalui Pak Hashim,” ucapnya.
Namun, Dadan belum bisa memastikan kapan pembahasan RUU EBET akan dilanjutkan. Ia mengatakan pemerintah belum mendapatkan kabar dari DPR.
Prabowo Tolak Skema Power Wheeling
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menolak konsep power wheeling yang saat ini tengah dibahas dalam perumusan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Dia mengatakan konsep power wheeling tidak akan pernah diterapkan selama Prabowo menjadi Presiden RI.
“Ditolak Prabowo,” ujar Hashim saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Parwoto, saat agenda “CNBC Indonesia Economic Outlook 2025” di Jakarta, Rabu (26/2).
Power wheeling adalah skema yang memungkinkan pihak swasta untuk menjual listrik langsung kepada masyarakat melalui jaringan transmisi PLN. Skema ini juga disebut sebagai pemanfaatan bersama jaringan listrik.
Menurut Hashim, skema power wheeling memungkinkan pihak asing menguasai kelistrikan Indonesia. Meskipun Indonesia terbuka pada investor asing, namun hal itu tidak berlaku bagi sektor listrik.
“Kalau dibuka, power wheeling ini bisa jadi wild west, dan sektor listrik kita didominasi oleh pihak non-Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo meyakini negara tetap harus menjadi pengendali kelistrikan di Indonesia melalui PLN.
“Jadi, maaf power wheeling ditolak. Tetap negara melalui PLN adalah pengendali kelistrikan, dan saya optimis banyak yang mau investasi energi baru terbarukan di Indonesia,”ujarnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
