Menanti Kelanjutan Kesepakatan Pensiun Dini PLTU Cirebon-1 dengan ADB
"Itu memang jadi dilema kerena ketika perbankan ingin menyalurkan pendanaan pada penutupan dini PLTU, mereka akan menyentuh pendanaan kotor sedangkan bank kan tidak mau portofolio mereka dikotori oleh aset-aset ini," kata Elrika saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Minggu (20/11).
Dia menambahkan, kebijakan ini mulai diterapkan dan berlaku pada lembaga keuangan atau perbankan yang berada di negara-negara yang sudah memberlakukan taksonomi hijau, termasuk Indonesia. Kekhawatiran tersebut ditambah oleh sikap sejumlah nasabah dan lembaga masyarakat sipil yang kini menyoroti portofolio perbankan.
Lebih lanjut, mekanisme ETM untuk pensiun dini tidak masuk dalam green financing atau pendanaan hijau. "Pendanaan ini memang bukan green financing, tapi negara berkembang seperti Indonesia butuh transition financing," ujar Elrika.
Sebelumnya, ADB menilai perusahaan pemilik PLTU Cirebon-1 telah memiliki program sosial yang aktif di masyarakat sehingga pembangkit tersebut cocok untuk merealisasikan transisi energi yang kuat dan berkeadilan.
ADB baru akan memulai negosiasi jadwal pembangkit ini benar-benar mati. Pembangkit listrik ini memiliki kontrak penyaluran listrik hingga 2042, artinya saat itu usianya 30 tahun. Biasanya, pembangkit listrik batu bara memiliki usia 40-50 tahun, sehingga kontrak bisa diperpanjang usia 10-20 tahun setelah habis pada 2042.
"Jika pembangkit listrik ini menghentikan operasinya secara permanen pada 2037, misalnya, hal itu akan mengurangi masa operasinya setidaknya 15 tahun dengan menggunakan masa operasi konservatif 40 tahun," kata ADB dalam keterangan resminya, Senin (14/11).
