Mengenal Pajak Natura, Definisi, Dasar Hukum, dan Manfaat Penerapannya
Pertama, sebagai upaya mengimbangi ketimpangan tarif PPh orang pribadi dan badan. Sesuai dengan aturan yang tertera dalam UU HPP, pemerintah menambahkan satu lapisan tarif baru PPh orang pribadi yakni kelompok berpenghasilan di atas Rp 5 miliar setahun, yang dikenakan tarif PPh 35%.
Di sisi lain, tarif umum PPh badan yang saat ini berlaku sebesar 22% dan akan menjadi 20% mulai tahun depan. Penyesuaian tarif PPh orang pribadi tertinggi menjadi 35%, pada akhirnya akan membuat selisih yang kian besar dengan tarif PPh badan.
Penerapan pajak natura, dinilai dapat membantu mengurangi perencanaan pajak atau tax planning yang timbul dari selisih tersebut. Pasalnya, dengan selisih tarif yang tinggi, pengusaha akan cenderung memberikan kemampuan ekonomis dalam bentuk natura.
Oleh karena itu, jika natura dikenakan pajak, maka upaya tax planning dengan melakukan shifting penghasilan berbentuk tunai (seperti gaji dan tunjangan) ke bentuk natura (benefit in kind) untuk mengurangi beban PPh orang pribadi, dapat diminimalkan.
Kedua, pengenaan pajak natura dapat berfungsi sebagai upaya optimalisasi penerimaan PPh orang pribadi, sekaligus mengurangi ketimpangan. Sebab, umumnya kelompok karyawan yang perpenghasilan tinggi, atau pemilik modal, mendapatkan fasilitas atau natura lebih besar dibandingkan karyawan lainnya.
Sementara, atas tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk natura tersebut tidak bisa dikenakan pajak. Pada akhirnya, ketimpangan atas penghasilan maupun kekayaaan pun kian membesar. Dalam hal ini, pajak natura dapat berperan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.
Ketiga, sejalan dengan tren dan praktik di negara lain. pajak natura atau fringe benefit tax sudah diterapkan di beberapa negara, seperti Australia, Selandia Baru, India, China, Hong Kong, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Begitu pula dengan negara tetangga seperti Singapura dan Filipina, sudah menerapkannya.
Keempat, pengenaan pajak natura memenuhi prinsip simetri dalam sistem pajak. Dengan menerapkan fringe benefit tax, natura diperlakukan sebagai objek PPh bagi penerimanya atau taxable income, maka atas biaya natura yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dibiayakan secara fiskal atau deductible expense.
Prinsip taxable-deductible ini berarti, apabila suatu penghasilan dapat dipajaki bagi pihak yang menerimanya, maka atas pengeluaran penghasilan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh pihak yang mengeluarkannya.
Secara konsep, penerapan pajak natura ini memang bagus. Sebab, efek penyesuaian tarif PPh orang pribadi yang lebih tinggi, perlu diantisipasi dengan kebijakan lain. Melalui pajak natura, penyesuaian tersebut dapat efektif dan memberikan dampak siginifikan terhadap penerimaan negara.
Tantangan Penerapan Pajak Natura
Meski pengenaan pajak atas natura memberikan banyak manfaat bagi negara, penerapannya mungkin lebih sulit dari yang dibayangkan. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pajak natura.
Pertama, tidak semua semua imbalan dapat diatribusikan secara individual kepada karyawan. Terutama dalam kasus ketika imbalan tersebut dinikmati secara kolektif.
Kedua, banyak tunjangan yang dapat disamarkan sebagai penggantian atau pengeluaran lain-lain. Ini memungkinkan karyawan ‘menghindar’ dari kewajiban pajak mereka. Ketiga, terdapat kesulitan dalam valuasi manfaat yang diterima.
Selain itu perlu ada aturan teknis yang terperinci mengenai objek natura yang diberikan kepada karyawan. Misalnya, seorang karyawan mendapatkan fasilitas rumah, perlu ada aturan teknis yang menegaskan beragam fasilitas yang melekat pada rumah tersebut juga dikecualikan dari objek pajak atau tidak.
Selanjutnya, valuasi dari fasilitas yang diberikan kepada karyawan dan menjadi objek pajak juga masih perlu diatur. Misalnya, jika karyawan mendapatkan fasilitas mobil, yang notabene merupakan objek pajak. Apakah valuasi dari fasilitas tersebut ditentukan berdasarkan nilai aset, atau nilai sewa dari mobil tersebut.
