Memahami Penyitaan, Upaya Penyidik Memperoleh Bukti Pidana Pajak
Pertama, meminta surat izin penyitaan dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedua, dengan surat izin penyitaan itu penyidik melapor kepada ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat penyitaan akan dilaksanakan. Ketiga, dalam pelaksanaan penyitaan, penyidik didampingi oleh penyidik dari wilayah hukum tempat daerah penyitaan itu dilakukan.
Pihak yang berwenang melakukan penyitaan dalam tindak pidana pajak adalah, penyidik pajak yang nama dan identitasnya tercantum dalam surat perintah penyitaan. Penyidik pajak juga harus menentukan benda-benda yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga layak untuk disita.
Benda-benda yang dapat disita adalah, benda yang telah dan/atau sedang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau benda lainnya.
Selain itu, penyidik pajak juga dapat melakukan penyitaan atas surat lain yang tidak mempunyai hubungan secara langsung dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang diperiksa. Hal tersebut, dilakukan sepanjang surat lain yang dimaksud dicurigai kuat berkaitan dengan tindak pidana pajak.
Dalam menjalankan penyitaan, penyidik harus menghubungi kepala desa/kelurahan atau ketua lingkungan setempat. Tindakan ini dilakukan, untuk diminta menjadi saksi dalam pelaksanaan penyitaan.
Kemudian, sebelum dilakukan penyitaan, penyidik harus menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah penyitaan kepada wajib pajak, atau wakil atau orang yang menguasai barang yang disita.
Selain itu, penyidik juga terlebih dahulu harus memberi penjelasan kepada wajib pajak, atau wakil/orang yang menguasai benda yang akan disita mengenai alasan dilakukannya penyitaan.
Adapun benda yang disita harus diperlihatkan kepada wajib pajak atau wakil atau orang yang menguasai benda dengan disaksikan dua orang saksi. Setelah dilaksanakan penyitaan, penyidik pajak segera membuat berita acara penyitaan dan surat tanda penerimaan secara terperinci atas barang yang disita.
