Sovereign Default, Pengertian, Penyebab dan Konsekuensinya
Sama halnya dengan korporasi, negara pun meminjam dana di pasar obligasi domestik dan internasional untuk mendanai berbagai item anggaran, seperti program infrastruktur dan layanan kesehatan.
Suatu negara dapat menerbitkan obligasi kepada investor dengan kewajiban kontraktual untuk membayar jumlah pokok dan bunga kepada pemegang obligasi. Pemerintah menjamin untuk membayar pemegang obligasi menggunakan pendapatan pajak yang dikumpulkan dari warganya. Namun, selama periode utang, pemerintah dapat mengalami masalah arus kas karena berbagai faktor seperti ketidakstabilan politik, investasi yang buruk, atau salah kelola dana.
Arus kas yang tidak mencukupi menghambat kemampuan pemerintah untuk membayar utang yang jatuh tempo tepat waktu. Gagal bayar suatu negara dapat mengakibatkan penurunan peringkat kredit dan peningkatan suku bunga. Ini menyulitkan negara tersebut untuk meminjam dana tambahan dari pasar obligasi internasional.
Penyebab Sovereign Default
Suatu negara dapat mengalami situasi gagal bayar karena beberapa sebab, mulai dari perubahan rezim hingga kebangkrutan. Dilansir dari Corporate Finance Instituion, berikut ini penjelasan penyebab sovereign default.
1. Perubahan Rezim
Transisi formal dari satu pemerintahan terpilih ke pemerintahan terpilih lainnya tidak boleh mengubah kewajiban perbendaharaan yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.
Namun, ketika perubahan rezim terjadi karena kudeta militer atau situasi revolusioner, pihak yang mengambil kekuasaan dapat mempertanyakan legitimasi utang sebelumnya yang diambil oleh pemerintah sebelumnya dan menghentikan pembayaran utang saat ini.
Menurut hukum internasional, utang tersebut dapat dianggap tidak sah. Artinya, utang tersebut adalah utang pribadi rezim sebelumnya dan bukan utang negara. Dalam hal ini, utang tersebut mungkin tidak dapat dipaksakan.
Misalnya, ketika pemerintah Soviet berkuasa pada 1917, semua hutang yang dikeluarkan oleh Kekaisaran Rusia dianggap tidak sah, dan pemerintah baru menghentikan pembayaran lebih lanjut.
2. Ilikuiditas
Suatu negara dapat mengalami gagal bayar karena ilikuiditas, yakni ketika untuk sementara waktu tidak dapat memenuhi pembayaran pokok dan bunga. Ini terjadi karena negara tersebut tidak dapat dengan cepat mencairkan basis asetnya.
Ilikuiditas dianggap sebagai kemunduran sementara, karena aset yang tidak likuid dapat menjadi likuid kembali setelah jangka waktu tertentu. Jika aset tidak dapat dijual untuk meningkatkan modal dengan segera, negara tidak akan dapat memperoleh arus kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga.
3. Keadaan bangkrut
Insolvensi adalah keadaan di mana negara tersebut tidak lagi dapat memenuhi kewajiban utangnya, dan menghadapi sovereign default. Suatu negara dapat menyatakan kebangkrutan karena berbagai alasan, termasuk peningkatan tajam dalam utang publik, keresahan pada tindakan penghematan yang dilakukan untuk membayar utang, peningkatan pengangguran, dan peningkatan peraturan pemerintah di pasar keuangan.
Kebangkrutan negara terjadi setelah bertahun-tahun pengeluaran berlebihan dan anggaran darurat, dengan defisit diselesaikan menggunakan utang baru dari investor domestik dan internasional.
Konsekuensi Terjadinya Sovereign Default
Ketika sovereign default terjadi, akan ada berbagai konsekuensi bagi kreditur dan negara.
1. Bagi Kreditur
Dampak langsung dari default negara kepada kreditur, adalah hilangnya jumlah pokok yang dipinjamkan kepada pemerintah dan bunga utang. Negara dapat melakukan pembatalan sebagian atau memutuskan untuk merestrukturisasi hutang ke persyaratan yang lebih menguntungkan.
Pembatalan utang sebagian terjadi ketika kreditur setuju untuk membayar sebagian dari jumlah pokok. Di sisi lain, restrukturisasi utang melibatkan negosiasi ulang utang yang belum dibayar untuk meningkatkan jangka waktu pembayaran, menukar hutang yang belum dibayar dengan ekuitas di perusahaan, atau persyaratan lainnya.
2. Bagi Negara
Ketika suatu negara gagal membayar utang, maka negara tersebut melepaskan kewajiban utangnya kepada kreditur tertentu. Penghapusan utang mengurangi total utang negara kepada krediturnya, dan selanjutnya, pembayaran pokok dan bunga.
Namun, ketika negara gagal membayar utangnya, hal itu menjadi kurang menarik bagi investor, dan akan menjadi sulit bagi negara untuk mengakses dana baru dari pasar obligasi internasional.
