Profil Jusuf Kalla, Eks Wapres Sebut Modal Jadi Ketum Golkar Rp 500 M
JK mulai mengemban jabatan publik tingkat tinggi pada 1999 ketika ia memperoleh mandat untuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Ia mengemban jabatan ini antara Agustus 1999 dan Oktober 2000, di bawah kepemimpin Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Karier politik JK memasuki babak baru ketika ia menjadi Wakil Presiden ke-10 pada Oktober 2004. Pria berdarah Bugis ini mendampingi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama satu periode hingga Oktober 2009.
Pada Juli 2009, JK gagal memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) sebagai calon presiden. Ia maju bersama ketua umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto. Di sisi lain, SBY berhasil memperpanjang kepemimpinannya hingga Oktober 2014 bersama Boediono.
JK kembali menjadi Wakil Presiden ke-12 setelah memenangkan Pilpres pada Juli 2014. Kali ini ia berpasangan dengan Joko Widodo alias Jokowi sebagai presiden.
Menjadi Ketua Umum Partai Golkar
JK memimpin Partai Golkar pada Desember 2004 hingga Oktober 2009. Hanya dua bulan setelah mengambil sumpah Wakil Presiden, ia menggantikan Akbar Tandjung sebagai ketua umum Partai Golkar yang ke-8.
Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), JK melaporkan pada Mei 2004 kekayaan bersih Rp 200,3 miliar. Kekayaan bersih ini lebih rendah dari modal finansial yang diperkirakan JK dibutuhkan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar saat ini.
Pada Desember 2018, JK melaporkan kekayaan bersihnya telah mencapai Rp 900,8 miliar. Kekayaan bersih ini tumbuh 4,5 kali lipat dalam 14 tahun.
