Soal Putusan Lapkeu 2018 Garuda, BEI Buka Opsi Minta Penyajian Ulang
Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana penguatan dari sisi standar pencatatan transaksi dalam laporan keuangan ke depannya. "Karena kan rujukannya standar. Yang paling penting adalah intensi manajemen pada saat proses pengakuan dari transaksi ini," kata dia.
(Baca: Alasan Garuda Gandeng Mahata, Jaringan Global Hingga Ongkos Investasi)
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI mengatakan akan mengundang Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Dewan ini merupakan bagian dari badan kehormatan IAI.
Dewan Standar Akuntansi akan melakukan sidang untuk melihat secara detail kontrak dan transaksi dari kedua perusahaan tersebut. Setelah rapat Dewan Standar Akutansi selesai, baru mereka akan bertemu dengan Dewan Pimpinan Nasional IAI. "Tidak mungkin kalau Dewan Standar Akutansi hanya mendapat informasi dari koran," kata dia, Senin (20/5).
Kisruh ini bermula ketika dua komisaris Garuda Indonesia, yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria -- per 24 April 2019, Dony sudah tidak menjabat sebagai Komisaris Garuda -- menyoroti pencatatan akuntansi laporan keuangan perusahaan tahun 2018.
Keduanya menolak menandatangani laporan itu karena menurut mereka kerja sama dengan Mahata sebesar US$ 239,94 juta tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Akibat diakuinya transaksi tersebut sebagai pendapatan, Garuda mampu membukukan laba bersih sekitar US$ 809 ribu atau sekitar Rp 11,5 miliar.
Garuda Indonesia dan Mahata menjalin kerja sama untuk penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan berupa Wi-Fi, pengelolaan In-Flight Entertaiment, dan manajamen konten. Grup Garuda telah menikmati layanan wifi ini di satu unit pesawat Citilink, sejak Desember 2018.
