RI Sudah Punya Bursa Karbon, Pelaku Usaha Diminta Serius Dekarbonisasi
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti mengatakan, Indonesia memiliki potensi ekonomi karbon yang besar. Menurut dia, Indonesia unggul dalam solusi berbasis alam atau natural based solutions (NBS).
Nani menjabarkan, potensi ekonomi karbon paling besar berasal dari ekosistem mangrove yang mencapai Rp 2,333 triliun, hutan Rp 2.333 triliun, gambut Rp 1,134 triliun, dan tumbuhan lamun atau seagrass mencapai Rp 100 triliun.
“Kalau kita lihat, untuk tropical forest sudah berjalan, tapi lebih yang nonmarket, jadi result based payment,” kata Nani di acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2023 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (26/9).
Result-Based Payment atau pembayaran berbasis kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan emisi gas rumah kaca yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
Adapun Nani mengatakan, pemanfaatan potensi ekonomi karbon seharusnya tak hanya terbatas pada perdagangan karbon di dalam negeri, tetapi juga secara internasional. Namun, menurut dia, ada kondisi yang perlu dipenuhi untuk dapat memasuki perdagangan internasional, yakni unit karbon harus berkualitas dan sesuai standar internasional.
“Seperti menggunakan teknologi blockchain untuk proses pengawasan, dari sisi teknologi juga harus digunakan,” ujarnya.
