Setoran Pajak Bendahara Pemerintah Seret, Pengawasan Bakal Diperketat
Ke depan, ia pun menginginkan diciptakan sistem agar upaya aparat pajak dalam memungut pajak dari pelaksanaan APBN bisa seminimal mungkin, tapi dengan hasil semaksimal mungkin. "Saya tidak ingin lagi aparat pajak katakan 'Bu, saya informasi dari bedaharawan saja enggak dapat.' Makanya pegawai (pajak) sibuk cari pajak dari APBN dan APBD, bukannya ekstensifikasi di luar,” kata dia.
Hal senada disampaikan Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal. Menurut dia, meski belanja negara sudah meningkat, porsi penerimaan pajak dari kegiatan APBN tercatat tetap bahkan cenderung menurun. Pada 2012 lalu, porsinya hanya 68 triliun atau sekitar 8% terhadap total penerimaan pajak.
"Penerimaannya (dari kegiatan APBN) masih sama sekitar 8%. Stabil bahkan cenderung alami penurunan. Peranannya (belanja) semakin besar, tetapi kontribusi ke pajaknya seolah-olah menurun terhadap kontribusi penerimaan nasional," kata Yon.
Bahkan, sekalipun transfer ke daerah dan dana desa terus meningkat secara signifikan, penerimaan pajak dari pelaksanaan APBD pun masih kecil. "Dulu itu sekitar 2,26%, sekarang hanya 3,6%. Tidak ada kenaikan signifikan meskipun jumlah transfer daerahnya signifikan," ujarnya. (Baca juga: RAPBN 2018, Jokowi Perbesar Dana Bantuan Sosial dan Subsidi)
Selain meminta APIP meningkatkan pengawasan terhadap bendaharawan pemerintah, Sri Mulyani juga meminta APIP memantau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) ataupun Badan Layanan Umum (BLU). "APIP harus bisa mengawasi apakah tarif sesuai level pelayanan dan apakah uang yang digunakan itu kembali untuk memperbaiki pelayanan. Karena bisa jadi uang yang didapat justru untuk tambah gaji," kata dia.
